Breaking News

Republik Sekuler Turki di Bawah Partai AKP

Rubrikterkini.com, - Sejak menjadi partai penguasa pada awal tahun 2002 hingga saat ini, Partai Keadilan dan Kebangkitan (AKP) terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat posisi partai dan Presiden Reccep Tayyip Erdogan yang merupakan pendiri dan simbol AKP.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh AKP untuk mengokohkan kekuasaan Presiden Erdogan adalah dengan mengajukan sebuah paket amandemen konstitusi pemerintahan Turki, dari parlementer menjadi presidensial. Setelah sukses di referendum tahun 2007 dan 2010, kali ini AKP kembali mengajukan paket amandemen konstitusi yang akan digelar pada tanggal 16 April 2017 mendatang.

Jika AKP berhasil mendapatkan restu dari rakyat Turki maka sistem pemerintahan Turki akan berganti dari sistem parlementer menjadi sistem presidensil pada tahun 2019 mendatang. Meskipun dalam sejarahnya telah diamandemen berkali-kali dan di bawah pengaruh partai AKP yang pro islam sekali pun Turki akan tetap menjadi negara republik yang sekuler secara konstitusi.

Mengawali sejarah pendiriannya di tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Ataturk,  Turki telah merevisi konstitusinya beberapa kali dengan berbagai macam sebab. Konstitusi yang dalam bahasa turki berarti Anayasa pertama kali disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Agung Turki (TBMM) pada tahun 1924.

Amandemen pertama terjadi pada tahun 1928 dengan menghilangkan pasal agama islam sebagai agama resmi negara. Kemudian identitas sekulerisme Turki diperkuat dengan adanya amandemen tahun 1937 dengan menambahkan prinsip sekulerisme ke dalam konstitusinya. Rezim militer paska kudeta juga melakukan amandemen terhadap peraturan tertinggi di negara itu di tahun 1961, 1972, 1982, 1987, dan 1997. Pada masa pemerintahan partai AKP juga terjadi dua kali referandum pada 2007 untuk melegalkan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan pada tahun 2010 untuk mendirikan lembaga ombudsman Turki.

Sistem presidensial yang bisa memberikan kesempatan kepada eksekutif untuk melaksanakan tugas hingga akhir periodenya dipandang sebagai solusi oleh partai AKP untuk mengatasi umur pemerintahan yang singkat. Sepanjang sejarah pemerintahannya memang, umur pemerintahan rata-rata hanya mencapai satu tahun tiga bulan. Membentuk pemerintahan koalisi pun bukanlah perkara mudah di Turki. Contohnya pada Pemilu tahun 2015 setelah melalui berbagai upaya membentuk partai koalisi, akhirnya dilakukan pemilu ulang karena tak satu partai pun yang bersedia berkoalisi dengan AKP.

Jikalau pun koalisi berhasil terbentuk saat itu, menjaga kesolidan koalisi juga menjadi tantangan yang berat. Pecahnya koalisi kerap kali menjadi penyebab dilakukannya pemilu awal dalam sejarah Turki. Sebagai dampaknya pembangunan negara menjadi terhambat.

Dalam perjalanannya selama 15 tahun berkuasa, partai besutan Reccep Tayyip Erdogan ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam segala segi pembangunan di Turki. Keberadaannya di kawasan timur tengah dan eropa menjadi lebih penting. Terlebih lagi semenjak gelombang pengungsi suriah mulai membanjiri kawasan eropa.
Turki juga berhasil meraih pamor yang baik semenjak berani bersikap pro islam terlebih setelah Presiden Erdogan yang waktu itu masih menjabat perdana menteri “memarahi” presiden Israel. Turki di bawah pengaruh partai AKP memang nampak pro islami.

Namun, kebijakan yang diambil tidaklah bersandar pada pemahaman agama dan bukan untuk menjadikan Turki menjadi negara agama. Atas dasar kemanusiaan Turki membantu pengungsi Suriah. Dengan dalih kebebasan beragama perempuan dibebaskan untuk mengenakan jilbab di institusi pemerintah, sekolah, dan universitas.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan imam masjid sekolah agama imam hatip didukung penuh pemerintah. Terlepas dari semua kebijakan yang terlihat pro islam partai berlogo lampu bohlam itu, praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti perjudian masih secara legal dibiarkan bahkan bebas beriklan di ruang publik. Hal ini disebabkan karena partai berkuasa hanya mengalihkan orientasi sekulerisme asertif menjadi sekulerisme yang pasif.

Perbedaannya ialah sekulerisme asertif hanya memberikan sedikit ruang untuk agama dan menginginkan publik yang lebih menggunakan akal rasional daripada dogma-dogma agama. Sedangkan sekulerisme pasif hanya memisahkan agama dengan negara sehingga tetap memberikan ruang untuk agama agar tetap berkembang bahkan negara menghormati kepercayaan rakyatnya.

Dari awal pendiriannya partai AKP bukanlah bertujuan untuk mengubah Turki menjadi negara agama. Kader-kader AKP juga bukanlah orang-orang yang berfokus pada agama. Kader-kadernya pun tidak ditekankan untuk sangat memahami agama karena tidak ada paksaan untuk itu. Kader perempuan AKP di parlemen pun tidak diwajibkan berjilbab sehingga setengah dari jumlah perwakilan rakyat perempuan dari partai AKP tidak mengenakan jilbab. Urusan agama benar-benar menjadi hak pribadi yang dilindungi dalam masa pemerintahan AKP.

Terlebih lagi masyarakat Turki sangat mencintai identitas keturkian mereka beserta simbol-simbolnya. Tentu akan terjadi konflik horizontal jika partai AKP berusaha untuk menjadikan Turki negara agama atau khilafah. Hal ini disebabkan jika identitas Turki seperti yang tertulis dalam konstitusinya diubah maka hilanglah karakter negara Turki yang menjadi pembeda dengan Kesultanan Usmani. Sehingga walaupun berulang kali konstitusi diamandemen, identitas sekuler negara itu luput dari perdebatan di parlemen.

Referandum 2017 merupakan salah satu referandum terbesar dalam perjalanan politik dalam negeri Turki. 18 pasal diajukan untuk dirubah dan disetujui oleh rakyat Turki. Biarpun pemerintahan di bawah kendali AKP yang pro islam melalui kebijakan-kebijakannya, Turki akan tetap menganut prinsip sekulerisme dalam bernegara. Pasal 1,2, dan 3 dalam konstitusinya menjelaskan mengenai identitas negara Turki yang berbentuk republik dan bahwa Turki merupakan negara hukum yang berdasarkan prinsip nasionalisme Ataturk, demokratis, sekuler dan sosialis. Lalu pasal keempat mengatur bahwa ketiga pasal tersebut tidak dapat diubah ataupun diajukan untuk diubah  sehingga sudah menjadi kesepakatan untuk menjaga anayasa tetap tidak beragama. (Opini).

Sumber :
http://www.iha.com.tr/haber-2002den-2015e-ak-partinin-secim-zaferleri-508490/ ( tahun awal AKP menjadi pemenang pemilu )
http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-05/1924-anayasasi ( sejarah konstitusi Turki )
http://www.on5yirmi5.com/haber/guncel/hukuk/71261/1921den-gunumuze-tc-anayasalari.html ( sejarah konstitusi Turki )
http://www.star.com.tr/yazar/92-yilda-57-hukumet-13-yilda-tek-hukumet-yazi-1034138/ ( umur pemerintahan di Turki )
https://www.youtube.com/watch?v=2mwKZlQcIAs ( PM Erdogan protes ke Presiden Israel )
http://www.aljazeera.com.tr/dosya/turkiyede-basortusu-yasagi-nasil-basladi-nasil-cozuldu ( larangan berjilbab dan pencabutan peraturan larangan berjilbab )
http://www.akparti.org.tr/kadinkollari/milletvekilleri ( daftar anggota parlemen perempuan partai AKP )
https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6771.html (pasal-pasal perubahan dalam amandemen)
https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2016.pdf ( Konstitusi pasal 1,2,3,dan 4 )
http://www.hurriyet.com.tr/yeni-hukumet-icin-3-formul-secim-sonuclari-2015-29226132 (usaha mendirikan koalisi setelah pemilu 2015 )
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/08/25/2015-erken-secim-ne-zaman ( pemilu awal setelah gagal mendirikan koalisi )
http://www.tv5haber.com/75250_Milli-piyango,-milli-kumar!.html(bisnis perjudian di Turki)


Identitas Penulis 
Nama : Fikrirrahmat
Universitas : Yildiz Technical University, Istanbul, Turki
Jurusan : Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Semester : keempat
Organisasi : 
1. Sekretaris umum Perhimpunan Pelajar Indonesia di Istanbul periode 2015
2. Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Istanbul periode 2016
3. Anggota Majelis Perwakilan Anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia di Istanbul periode 2016 bidang kaderisasi
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki tahun periode 2016